Kedudukan Hukum Kesehatan

Irma Siregar

Perkembangan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan dapat ditelaah mengenai pengertiannya, kedudukan pengembangan ilmunya, dan proyeksinya. Seringkali terdapat keraguan pemakaian istilah mana yang dapat dipakai untuk memilih istilah hukum kedokteran ataukah hukum kesehatan ataukah hukum kedokteran - kesehatan.

Bagi ahli hukum pidana sudah kenal dengan istilah ilmu kedoteran kehakiman dan/atau ilmu kedokteran forensik yaitu ilmu yang menghasilkan bahan penyelidikan melalui pengetahuan kedokteran untuk membantu menyelesaikan dan pembuktian perkara pidana yang menyangkut korban manusia. Oleh karena itu dalam hal memahami peraturan-peraturan hukum tentang kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran, akan dirasakan lebih serasi dengan menyebut istilah "hukum kedokteran kesehatan" disingkat HKK.

Penggunaan kata majemuk hukum kedoteran-kesehatan mempunyai latar belakang dari rumusan kalimat "kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran" sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum eks Undang-Undang tentang pokok-pokok kesehatan no. 9/1960. Sebab selama ini telah dikembangkan pemikiran baru dibidang kesehatan mengenai keluarga/sosial dalam kaitannya dengan kependudukan yang ruang lingkup tatanan peraturan hukumnya dihimpun dalam hukum keluarga berencana dan kependudukan yang diselenggaran oleh BKKBN.

Kedudukan hukum kedokteran kesehatan menjadi bagian dari pertumbuhan ilmu hukum dan sebagai cabang/ranting pohon hukum yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang lebih jauh menjadi sub bidang tersendiri hukum kesehatan dan hukum kedokteran termasuk teknologi kedokteran. Kemajuan pembidangan hukum yang demikian itu dapat terlihat pada hukum acara pidana menjadi beberapa bagian antara lain hukum pembuktian dan hukum kepolisian yang mengandung teknologi penegakan hukum.

Sumber Artikel :

Prof.DR.H. Bambang Poernomo, SH, 2008, Hukum Kesehatan, Aditya Media : Yogyakarta

Category: 15 komentar